Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak aparat keamanan baik polisi maupun TNI mengejar dan menangkap pelaku penembakan terhadap 31 pekerja trans Papua secara transparan. Tidak perlu ada upaya untuk menutup-nutupi pelakunya. Ia meminta motif kejahatan itu dibongkar, sehingga diketahui alasan pelaku membunuh para pekerja tersebut.

Ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018) Nasir menengarai berita ditembaknya 31 pekerja trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) akan dikonsumsi masyarakat internasional, apalagi tak lama lagi Indonesia akan masuk tahun politik, khususnya Pemilu 2019, yakni Pemilihan Presiden dan Legislatif.

“Akan ada pihak-pihak yang menghubung-hubungkan, ada kaitannya dengan Pileg-Pilpres. Mengapa  selama ini suasana sudah kondusif, lalu muncul tragedi penembakan,” ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Atas kejadian tersebut, Nasir menyebutkan bahwa kasus penembakan itu menunjukkan bahwa aparat negara, baik Kepolisian maupun TNI ternyata belum bisa melumpuhkan KKB yang ada di Papua. Selain itu juga menunjukkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk mewujudkan situasi aman di daerah-daerah berpotensi rawan termasuk adanya KKB, ternyata belum efektif.

Ditambahkan Nasir, kalau dikatakan terkendala karena merupakan daerah terisolasi, dari awal sebenarnya sudah diketahui bagaimana medan dan situasi daerahnya. “Tidak ada alasan disebut daerahnya terisolasi atau tempatnya sulit dijangkau. Karena kita sejak awal sudah mempersiapkan anggaran negara diperuntukkan bagi aparat keamanan yang dilengkapi fasilitas dan sarpras  untuk menjangkau wilayah seperti itu,” kilahnya.

Untuk itu, legislator dapil Aceh ini berharap aparat keamanan, baik Kepolisian maupun TNI bisa menjawab keragu-raguan publik untuk mampu mengejar dan menangkap pelakunya dan kemudian diketahui motifnya. Harusnya pekerja itu dilindungi dan ternyata menjadi korban KKB dan menyisakan kesedihan bagi keluarganya  yang ditinggalkan.

Untuk menjamin rasa aman apakah perlu pengamanan bagi setiap proyek, kata Nasir, proyek-proyek strategis tentu harus mendapat pengawalan. Kasus ini akan menimbulkan berbagai spekulasi, apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan “gula” sehingga mengganggu, atau murni kelompok yang masih menuntut pemisahan dari NKRI. (mp/sf)